Gowa, 29 Agustus 2025 –TapakNusantara.id Insiden aksi di DPR RI yang menimbulkan korban jiwa maupun luka, baik dari rakyat maupun aparat, adalah tragedi kebangsaan sekaligus bukti gagalnya negara melindungi rakyatnya. Aksi yang seharusnya menjadi ruang demokratis justru berubah menjadi tindakan represif yang menelan korban. Pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab?
Saya, Ketua SAPMA PP Kabupaten Gowa, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban rakyat yang terlindas mobil rantis Brimob, serta kepada keluarga korban dari pihak kepolisian yang turut menjadi korban. Tidak ada satu pun nyawa yang pantas dikorbankan akibat gagalnya manajemen pengamanan dan absennya ruang dialog.
Rakyat dan aparat tidak boleh dibenturkan. DPR RI seharusnya menyediakan panggung aspirasi di halaman gedung DPR, agar massa bisa menyampaikan pandangan ilmiahnya secara terbuka. Dengan langkah sederhana ini, benturan dan aksi anarkis bisa dicegah sejak awal.
Dengan ini kami menegaskan:
1. Mengutuk keras tindakan represif aparat yang mengakibatkan korban jiwa.
2. Menuntut pertanggungjawaban penuh institusi kepolisian.
3. Mendesak pemerintah dan DPR RI memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Secara khusus kami meminta:
Presiden RI segera mencopot Kapolri sebagai penanggung jawab tertinggi atas kegagalan pengamanan.
Mencopot Komandan Korps Brimob beserta jajaran yang lalai dan bertanggung jawab langsung atas insiden brutal di lapangan.
Melakukan investigasi independen, transparan, dan akuntabel.
DPR RI menyediakan mekanisme resmi berupa panggung aspirasi terbuka di halaman gedung DPR.
Aparat kepolisian wajib mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan dialogis, bukan represif.
Tragedi ini tidak boleh dibiarkan. Negara harus hadir dengan tindakan nyata: mengusut, menghukum, dan mencopot pejabat yang terbukti lalai. Hanya dengan langkah konkret, kepercayaan rakyat terhadap negara dapat dipulihkan dan tragedi serupa dicegah di masa depan.
Edito:TN
